Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan ini PEMOHON mohon agar kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Perkara Praperadilan ini menjatuhkan putusan yang sebagai berikut ini :

Primair.

1. Menerima permohonan perkara Praperadilan ini.
2. Menyatakan permohonan perkara Praperadilan ini beralasan hukumnya.
3. Menyatakan Perbuatan atau Tindakan TERMOHON-I dan TERMOHON-II adalah Perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan dan/atau Melampaui Batas Wewenang dan/atau Mencampur-Adukkan Wewenang atau Sewenang–wenang atau Semena-mena atas Pelaksanaan Wewenang.
4. Menyatakan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/73/IV/RES.1.19./Restro Jakpus tanggal 15 April 2026 atas nama PEMOHON adalah Cacat Hukum dan tidak sah serta tidak mengikat.
5. Menyatakan Batal Demi Hukum segala Surat-surat berikut Turunannya yang diterbitkan berdasarkan pada Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/73/IV/RES.1.19./Restro Jakpus tanggal 15 April 2026.
6. Membatalkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/73/IV/RES.1.19./Restro Jakpus tanggal 15 April 2026.
7. Memerintahkan PARA TERMOHON untuk menghentikan Proses hukum lebih-lanjut terhadap diri PEMOHON yang berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/73/IV/RES.1.19./Restro Jakpus tanggal 15 April 2026 dan segala surat turunan upaya paksa atas penetapan tersangkat tersebut.
8. Memerintahkan Para Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari Penahanannya.
9. Menetapkan biaya yang timbul atas perkara ditanggung oleh negara.

Subsidair.

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal dalam Perkara Praperadilan ini berpendapat lain, mohon kiranya memutuskan yang Berkeadilan Hukumnya dan Kemanfatan Hukumnya Demi Hak Asasi Manusia (H.A.M).