PRIMAIR:

--------- Bahwa Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO selaku Penata Madya Pelayanan (PMP) pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Gatot Subroto I yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/101/032014 tanggal 27 Maret 2014, Penata Madya Pelayanan (PMP) pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Slipi, Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Slipi berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/193/092021 tanggal 2 September 2021, Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Kebon Sirih berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/55/032023 tanggal 10 Maret 2023 bersama-sama dengan saksi RENU ARINTA SHANI selaku Mantan HRD PT Mitra Adi Perkasa dan Direktur PT Empat Enam Sejahtera dan saksi SRI LISTIANI selaku Penata Madya Pelayanan (PMP) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Gatot Subroto I yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: Kep/216/092010 tanggal 2 September 2010, Penata Madya Pelayanan JKK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Gatot Subroto I, Penata Madya Pelayanan (PMP) JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) - JK (Jaminan Kematian) pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Cilandak yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/90/032015 tentang Mutasi dan Penunjukan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 12 Maret 2015, Manajer Kasus Kecelakaan Kerja pada BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah DKI Jakarta tahun 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: Kep/193/092021 tanggal 1 September 2021, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di BPJamsostek Kantor Cabang Gatot Subroto I Jalan Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Selatan, BPJamsostek Kantor Cabang Jakarta Cilandak Jalan RA. Kartini Kav. 13 Cilandak Barat Jakarta Selatan, BPJamsostek Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek di Menara Jamsostek Lantai 2 Jalan Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta Selatan, BPJamsostek Kantor Cabang Jakarta Pluit Jalan Pluit Selatan Raya Blok Q Gedung De Ploeit Centrale Jakarta Utara, BPJamsostek Kantor Cabang Jakarta Mampang Jalan Buncit Raya Nomor 24 BBC Office Kav. A1, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, dan BPJamsostek Kantor Cabang Plaza BP Jamsostek Lantai 19 Plaza BP Jamsostek, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 112, Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu:----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 1. Terdakwa Sayoko Adi Nugroho dan saksi Sri Listiani tetap memproses permohonan pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) BPJamsostek Tahun 2014-2024 yang diajukan oleh saksi Renu Arinta Shani meskipun telah mengetahui bahwa dokumen-dokumen pendukung yang digunakan telah direkayasa.
   2. Saksi Renu Arinta Shani menggunakan data-data palsu dalam pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja BPJamsostek Tahun 2014-2024.
   3. Saksi Sri Listiani secara tanpa hak meminjamkan dokumen-dokumen pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja BPJamsostek yang telah dibayarkan kepada Saksi Renu Arinta Shani untuk dijadikan contoh dalam melakukan rekayasa pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja BPJamsostek Tahun 2014-2024.
   4. Terdakwa Sayoko Adi Nugroho dan saksi Sri Listiani bersama-sama dengan saksi Renu Arinta Shani secara tanpa hak menerima hasil pencairan klaim jaminan kecelakaan kerja BPJamsostek Tahun 2014-2024 yang telah direkayasa yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. 1. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
   2. Pasal 4 huruf e dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
   3. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
   4. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
   5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/106/042014 BAB II Jaminan Kecelakaan Kerja A. Kriteria Kecelakaan Kerja angka 1-5.
   6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/247/072015 tentang Petunjuk Teknis program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/247/072015 tentang Petunjuk Teknis program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, BAB III Huruf E angka 1 Prosedur Pengajuan, Penetapan serta pembayaran pada kasus reimbursement.
   7. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/151/122015 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, Bab II Pengertian angka 24, angka 25, Lampiran huruf D angka 1-3 dan huruf E angka 1-2.
   8. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor PERDIR/13/062016 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, Bab II Pengertian angka 25 dan angka 26, Bab III Program Jaminan Kecelakaan kerja, Huruf D.3. dan Huruf E.
   9. Pasal 1 angka 3 dan angka 5 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor PERDIR/3/022020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Penerima Upah, Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi.
   10. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor PERDIR/3/022020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, dan Jasa Konstruksi.
   11. Pasal 68 ayat (1) huruf h Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/05/102014 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.
   12. Pasal 69 ayat (1) huruf a, huruf p dan huruf u Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/05/102014 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.
   13. Pasal 68 ayat (1) huruf g Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/19/082017 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.
   14. Pasal 69 ayat (1) huruf a, huruf n dan huruf s Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/19/082017 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.
   15. Pasal 70 ayat (1) huruf g Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan menyatakan “Menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan karyawan bersangkutan”.
   16. Pasal 71 ayat (1) huruf a, huruf m, huruf n dan huruf s Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.
   17. Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/33/122019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu Terdakwa Sayoko Adi Nugroho, saksi Renu Arinta Shani dan saksi Sri Listiani yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 24.548.667.498,- (dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai Laporan hasil audit investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan klaim JKK fiktif pada kantor cabang jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta Periode Tahun 2014 sampai dengan 2024 oleh Satuan Pengawas Internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor LAP/B/4/SPI/032026 Tanggal 31 Maret 2026, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------

• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau yang kini dikenal dengan call sign BPJAMSOSTEK, merupakan pilar utama dalam sistem perlindungan sosial ekonomi pekerja di Indonesia yang didirikan berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
• Eksistensi BPJamsostek diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
• Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:

1. Jaminan kecelakaan kerja (JKK);
2. Jaminan hari tua (JHT);
3. Jaminan pensiun (JP); dan
4. Jaminan kematian (JK).

• Bahwa Saksi Sri Listiani selaku Penata Madya Pelayanan (PMP) BPJamsostek Kantor Cabang Gatot Subroto I yang berganti nama menjadi Kantor Cabang Grha BP Jamsostek sudah lama mengenal saksi Renu Arinta Shani sejak tahun 2012 sebagai HRD dari PT Mitra Adi Perkasa (PT MAP) yang sering berkoordinasi terkait klaim jaminan hari tua (JHT) dan perubahan data kepesertaan BPJamsostek.
• Bahwa Saksi Sri Listiani sekitar tahun 2014 menyampaikan kepada saksi Renu Arinta Shani jika Saksi Sri Listiani di BPJamsostek Kantor Cabang Gatot Subroto I sudah tidak lagi sebagai verifikator JHT namun digeser menjadi petugas verifikator jaminan kecelakaan kerja (JKK).
• Bahwa sekitar tahun 2014 saksi Renu Arinta Shani sedang mengurus pengajuan klaim JKK dari peserta BPJamsostek di Kantor Cabang Gatot Subroto I namun ditolak dengan alasan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen kejadian kecelakaan tersebut terjadi diluar jam kerja sehingga JKK yang diklaim tidak bisa dibayarkan kemudian saksi Renu Arinta Shani menanyakan kepada Saksi Sri Listiani bagaimana solusinya agar klaim JKK peserta BPJamsostek dapat dibayarkan kemudian Saksi Sri Listiani meminta kepada saksi Renu Arinta Shani untuk merubah dokumen absensi dari peserta, yang dibuat seolah-olah saat kejadian kecelakaan peserta yang mengajukan klaim masuk jam kerja kemudian nilai klaim JKK yang dimintakan pembayaran juga dilakukan mark up atas dasar kesepakatan antara Saksi Sri Listiani dengan saksi Renu Arinta Shani dengan cara merubah angka nominal yang ada dalam kuitansi rumah sakit yang diajukan. Dimana atas kelebihan nilai pembayaran klaim yang dibayarkan kepada peserta kemudian saksi Renu Arinta Shani memintanya untuk melakukan transfer kelebihan dana dari rekening peserta yang mengajukan klaim JKK ke rekening atas nama saksi Renu Arinta Shani, selanjutnya dana yang masuk tersebut dibagi dua antara Saksi Sri Listiani dengan saksi Renu Arinta Shani.
• Bahwa sekitar tahun 2014 Saksi Sri Listiani menyampaikan kepada saksi Renu Arinta Shani jika Saksi Sri Listiani pindah tugas ke BPJamsostek Kantor Cabang Cilandak sebagai verifikator JKK dan mengenalkan kepada saksi Renu Arinta Shani bahwa penggantinya yang bertugas sebagai verifikator JKK di Cabang Gatot Subroto I BPJamsostek adalah Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO, kemudian saksi Renu Arinta Shani menanyakan kepada Saksi Sri Listiani “apakah bisa mengajukan klaim JKK menggunakan nama orang lain yang tidak pernah mengalami kecelakaan kerja” dan dijawab oleh Saksi Sri Listiani “dicoba saja”.
• Bahwa Saksi Sri Listiani kemudian bersepakat dengan saksi Renu Arinta Shani untuk mengajukan klaim JKK yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dari pembayaran klaim JKK yang dibayarkan tersebut baik Saksi Sri Listiani dan saksi Renu Arinta Shani sama-sama menikmatinya secara tidak sah.
• Bahwa Saksi Sri Listiani kemudian diminta oleh saksi Renu Arinta Shani untuk meminjamkan dokumen pengajuan klaim JKK asli yang telah berhasil dibayarkan secara reimburse untuk dijadikan contoh oleh saksi Renu Arinta Shani dalam pengajuan klaim JKK yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya Saksi Sri Listiani secara tanpa hak telah menyerahkan dokumen pengajuan klaim JKK asli yang telah berhasil dibayarkan secara reimburse kepada saksi Renu Arinta Shani untuk dijadikan contoh dalam pengajuan klaim JKK yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga memudahkan saksi Renu Arinta Shani dalam melakukan rekayasa dokumen pengajuan klaim JKK.
• Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 saksi Renu Arinta Shani telah menyusun dokumen-dokumen pengajuan klaim JKK yang direkayasa dengan cara meminjam dokumen berupa KTP, Kartu kepesertaan BPJamsostek, buku rekening karyawan perusahaan (seperti karyawan PT Mitra Adi Perkasa, karyawan International Sports Club of Indonesia (ISCI), karyawan Yayasan Pondok Indah Don Bosco, Karyawan PT Bumi Mas Megah Prima, Karyawan Fourtysix/ PT Empat Enam Sejahtera, karyawan PT Aneka Usaha Unggul, dan karyawan Cottonink Duo Kreasindo) maupun dengan cara meminta tukang dari percetakan untuk memalsukan kelengkapan dokumen-dokumen dimaksud serta memalsukan dokumen lain seperti kuitansi rumah sakit dengan nilai pembayaran yang telah di mark up (sesuai keinginan saksi Renu Arinta Shani), laporan polisi, dan dokumen-dokumen perusahaan berupa permohonan pengajuan klaim dengan permintaan agar pembayaran atas pengajuan klaim langsung ditransfer ke rekening peserta dan absensi kerja dari perusahaan.
• Setelah dokumen-dokumen pengajuan klaim JKK yang direkayasa selesai disusun dan disiapkan oleh saksi Renu Arinta Shani kemudian diserahkan kepada Saksi Sri Listiani selaku petugas verifikator JKK pada BPJamsostek Kantor Cabang Cilandak untuk diproses dengan cara seolah-olah telah melakukan proses verifikasi secara oyektif dan benar kemudian oleh Saksi Sri Listiani dinyatakan lengkap meskipun sejak awal mengetahui bahwa datanya tidak benar, dimintakan approval manual kepada kepala bidang, dimasukkan ke dalam sistem, di print out dan di tempel pada sampul depan berkas pengajuan klaim JKK, diajukan approval kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Keuangan melalui sistem, setelah mendapatkan approve selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Cabang, setelah ada tandatangan Kepala Cabang, baru Penata Keuangan melakukan proses pembayaran melalui transfer ke rekening peserta BPJamsostek yang mengajukan klaim.
• Selanjutnya atas uang pembayaran klaim JKK yang direkayasa yang masuk ke rekening peserta BPJamsostek, saksi Renu Arinta Shani langsung menghubungi para peserta tersebut dan memintanya untuk melakukan transfer dana ke rekening atas nama saksi Renu Arinta Shani sebesar 75?ri nilai klaim JKK yang dibayarkan kemudian atas dana yang masuk ke rekening saksi Renu Arinta Shani melalui Bank BCA Nomor Rekening 4740414165 atas nama Renu Arinta Shani dan Bank Mandiri Nomor Rekening 1640000119745 atas nama Renu Arinta Shani kemudian di transfer ke rekening Saksi Sri Listiani sebesar 25?ri klaim JKK yang dibayarkan.

Hal tersebut terus menerus dilakukan oleh Saksi Sri Listiani bersama-sama dengan saksi Renu Arinta Shani sejak tahun 2014-2024 yaitu baik pada saat Saksi Sri Listiani menjabat sebagai Petugas Verifikator Klaim JKK pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Gatot Subroto I, Petugas Verifikator Klaim JKK pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Cilandak maupun pada saat Saksi Sri Listiani menjabat sebagai Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja pada BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah DKI Jakarta.

• Bahwa Saksi Sri Listiani dari hasil pencairan klaim JKK direkayasa bersama-sama dengan saksi Renu Arinta Shani memperoleh bagian sekitar 25% setiap kali pencairan melalui transfer rekening yang berasal dari rekening Bank Mandiri nomor 1640000119745 an. Renu Arinta Shani, yang ditransfer kepada Saksi Sri Listiani dengan jumlah total sebesar Rp 3.987.983.406,- (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah) dan pada rekening Bank BCA nomor 4740414165 an. Renu Arinta Shani juga terdapat transfer dari saksi Renu Arinta Shani kepada Saksi Sri Listiani dengan jumlah total sebesar Rp1.934.396.124,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah).
• Bahwa pada tahun 2021 Saksi Sri Listiani sudah tidak lagi menjabat sebagai Petugas Verifikator Klaim JKK pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Cilandak karena adanya mutasi dan beralih menduduki jabatan sebagai Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja pada BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah DKI Jakarta sehingga Saksi Sri Listiani sudah tidak lagi memiliki akses untuk memproses pengajuan klaim JKK, namun Saksi Sri Listiani masih bekerjasama dengan saksi Renu Arinta Shani dalam pengajuan klaim JKK yang direkayasa dengan cara menggunakan jabatan/kedudukan Saksi Sri Listiani sebagai Manajer Kasus Kecelakaan Kerja pada BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah DKI Jakarta untuk menitipkan berkas pengajuan klaim JKK hasil rekayasa yang dibawa saksi Renu Arinta Shani kepada petugas verifikator klaim JKK pada BPJamsostek kantor-kantor cabang yang berada di bawah Kanwil DKI Jakarta seperti Kantor Cabang Mampang, Kantor Cabang Plaza Jamsostek dan Kantor Cabang Pluit.
• Bahwa sekitar Tahun 2015 saksi Renu Arinta Shani dipanggil oleh Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO yang menanyakan mengenai adanya penyimpangan dalam pengajuan klaim JKK yang dibawa saksi Renu Arinta Shani khususnya terkait besaran nilai klaim dalam dokumen kuitansi pembayaran rumah sakit yang tidak wajar dibandingkan dengan lamanya peserta dirawat.
• Selanjutnya saksi Renu Arinta Shani mengatakan kepada Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO bahwa penggunaan dokumen kuitansi pembayaran rumah sakit yang tidak wajar dalam pengajuan klaim JKK sudah biasa dilakukan saksi Renu Arinta Shani bersama-sama dengan Saksi Sri Listiani dan terdapat pembagian dana hasil pembayaran klaim JKK yang diberikan oleh saksi Renu Arinta Shani kepada Terdakwa Sri Listiyani, mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO tetap memproses pengajuan klaim JKK fiktif yang dibawa oleh saksi Renu Arinta Shani tersebut. Dimana Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO selaku petugas verifikasi klaim JKK tetap menyatakan hasil penelitian/verifikasi dokumen klaim JKK telah lengkap dan memenuhi syarat dengan menghitung jumlah klaim JKK yang ada dalam kuitansi pembayaran rumah sakit tersebut seolah-olah sudah benar sesuai dengan kenyataan meskipun Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO telah mengetahui ketidakbenarannya hingga akhirnya klaim JKK fiktif yang dibawa saksi Renu Arinta Shani tersebut dilakukan dipembayaran dan Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO memperoleh bagian dari pembayaran klaim JKK fiktif tersebut dari saksi Renu Arinta Shani.

Hal tersebut terus menerus dilakukan oleh Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO bersama-sama dengan saksi Renu Arinta Shani sejak tahun 2014-2024 yaitu pada saat Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO menjabat sebagai Petugas Verifikator Klaim JKK pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Gatot Subroto I yang berganti nama menjadi Kantor Cabang Grha BP Jamsostek, Penata Madya Pelayanan (PMP) pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Slipi, Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Slipi, Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK pada BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Kebon Sirih.

• Bahwa Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO dari hasil pencairan klaim JKK yang direkayasa bersama-sama dengan saksi Renu Arinta Shani memperoleh bagian sekitar 25% sampai dengan 40% setiap kali pencairan melalui transfer rekening yang berasal dari rekening Bank Mandiri nomor 1640000119745 an. Renu Arinta Shani, yang ditransfer kepada Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO dengan jumlah total sebesar Rp 512.391.001,- (lima ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu satu rupiah) dan pada rekening Bank BCA nomor 4740414165 an. Renu Arinta Shani juga terdapat transfer dari saksi Renu Arinta Shani kepada Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO dengan jumlah total sebesar Rp1.121.572.360,- (satu miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
• Bahwa pada periode tahun 2014 sampai dengan 2024 terdapat sekitar 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) pengajuan klaim JKK yang direkayasa saksi RENU ARINTA SHANI diproses pembayarannya oleh Terdakwa SAYOKO ADI NUGROHO dan Saksi SRI LISTIANI dengan jumlah total pencairan sebesar Rp 24.548.667.498,- (dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: