1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan aquo diucapkan.
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi jalannya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Menunjuk:  Dr.AZET HUTABARAT, SH., MH., yang beralamat Komplek TNI AL, JL. Dewa Kembar Blok A No. 21, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sebagai Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia RI Dirjen Nomor: AHU-1AH.04.06-2026 Sebagai Pengurus untuk melakukan Pengurusan terhadap PKPU terhadap Termohon PKPU.
4. Membebankan biaya biaya perkara kepada Termohon PKPU.

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/atau  Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex aequo et bono).