Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/217/XII/Res1.11/2025/ResJP tertanggal 24 Desember 2025 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/217/XII/Res 1.11/2025/Retro Jakpus tertanggal 24 Desember 2025, yang diterbitkan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: B/7541/XII/2024/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 09 Desember 2024;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).